× Redaksi Pedoman Media Siber
Beranda Post Kurangnya Jatah Rumah Bantuan, Hamas Mintak Pemkab Aceh Selatan Berbenah Diri

Kurangnya Jatah Rumah Bantuan, Hamas Mintak Pemkab Aceh Selatan Berbenah Diri

SHARE
Kurangnya Jatah Rumah Bantuan, Hamas Mintak Pemkab Aceh Selatan Berbenah Diri

Kabid Advokasi Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas) Muhammad Hasbar Kuba kepada media

KDNNews

Tapantuan - Dari 8000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang di bangun Pemerintah Aceh. Kabupaten Aceh Selatan hanya mendapatkan alokasi bantuan RTLH sebanyak 131 unit. Tentunya jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total yang alokasikan 2020.

"Setelah kita croschek penyebabnya, ternyata ada kekosongan pengusulan database dari pemkab ke provinsi, sehingga jumlah tersebut tak lebih dari kebijaksanaan pihak provinsi saja. Tentunya sangat miris, dan harus dijadikan bahan mawas diri," kata Kabid Advokasi Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas) Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Jum'at (14/02/2019).

Pemerintah Provinsi Aceh sebenarnya telah lama menyiapkan formulir database bantuan rumah tidak layak huni tersebut. Namun, sangat disayangkan keterlambatan dan masih lemahnya kinerja SKPK terkait di Aceh Selatan membuat alokasi pembangunan RTLH minim untuk daerah berjuluk negeri pala tersebut.

"Kita sedih dari 8.000 an unit rumah yang rencana akan dibangun diseluruh Aceh, kabupaten Aceh Selatan hanya mendapat 131 unit. Itu pun untung ada, karena formulir database RTLH yang sudah disiapkan dan diseminarkan dan menjadi format resmi oleh pihak pemerintah provinsi ternyata tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh SKPK terkait di Aceh Selatan," bebernya.

Menurutnya jika SKPK di Aceh Selatan terus menerus lambat untuk menjemput bola ke provinsi dan pusat. Maka hal ini akan berdampak serius terhadap pembangunan Aceh Selatan sendiri.

"Ada penyakit di SKPK begini, keluar cuma untuk habiskan SPPD tetapi outcomenya nihil. Bahkan SKPK relatif minim untuk melakukan proses jemput bola. Budaya jelek selama ini yang sering kita lihat sudah tidak lakukan jemput bola, kerjaannya begitu turun program bisanya hanya klaim saja. Tentunya Plt Bupati harus melihat hal ini sebagai persoalan serius yang harus dibenahi," ujarnya.

Proses pendataan RTLH untuk Aceh Selatan tahun 2021 datanya diharapkan harus benar-benar validasi apalagi pemkab sudah mengalokasikan ratusan juta untuk pendataan tersebut.

"Kalau bisa instansi terkait tidak serta merta menelan data mentah dari keuchik. Untuk berkoordinasi dengan pihak gampong itu wajib, tapi untuk validasi harus benar-benar dilakukan langsung ke lapangan sehingga data yang diajukan ke provinsi benar-benar valid sesuai dengan standar database yang sudah ditetapkan dan bukan asal ada saja. Unung-ujungnya yang berhak menerima ditinggalkan, yang tidak berhak justru menerima, kejadian-kejadian seperti itu jangan sampai terulang," tambahnya.

Dia menyebutkan, jika SKPK dibiarkan konsumtif terhadap APBK semata tanpa adanya upaya jemput bola maka cita-cita pembangunan Aceh Selatan Hebat akan sangat sulit terwujud.

"APBK Aceh Selatan itu dominan sudah terserap untuk biaya rutin, jadi jika dibiarkan tanpa upaya jemput program ke provinsi dan pusat maka ini akan memperlambat pembangunan Aceh Selatan itu sendiri. SKPK Jangan terus menerus menunggu yang turun lalu klaim bahwa itu kerja kerasnya, padahal usahanya untuk jemput bola sangat minim. Ini tentunya budaya yang sangat menyedihkan dan harus segera dievaluasi, Kasihan jika niat baik Plt Bupati Aceh Selatan membangun daerah dikibulin oleh pola dan budaya tidak baik suatu SKPK," pungkasnya.